Ketua Fraksi Partai Golkar DPR: Sistem Royalti Musik Harus Adil dan Tidak Berbelit

Fraksi Partai Golkar DPR menerima audiensi pengurus Vibrasi Suara Indonesia (VISI), yakni Armand Maulana hingga Nazril Irham alias Ariel. Aspirasi mereka dinilai senada dengan para pemusik lain yang menyoroti persoalan transparansi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

“Saya sudah menyimak dua presentasi, AKSI (Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia) dan VISI. Konstruksi berpikirnya sama, banyak kesamaan. Mudah-mudahan ini bisa jadi titik temu dari aspirasi VISI dengan AKSI. Kita menyerap aspirasi dari semua stakeholder,” kata Ketua Fraksi Golkar DPR M Sarmuji melalui keterangan tertulis, Senin (3/11/2025), dikutip dari Golkarpedia.

Sarmuji mengatakan bahwa masalah utama terletak pada tidak transparannya tata kelola LMKN. Ia menilai perlunya aturan yang lebih rasional dan berpihak pada semua pihak dalam ekosistem musik.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar itu menilai langkah VISI yang memperhatikan seluruh pemangku kepentingan dari pencipta lagu, penyanyi, hingga penyelenggara konser adalah sesuatu yang menggembirakan dan layak diformulasikan. Dia juga menekankan bahwa tata kelola royalti tidak boleh berbelit-belit sehingga merugikan pencipta.

“Sistemnya jangan sampai mempersulit. Kalau sistemnya rumit, dunia usaha kesulitan membayar, dan akhirnya pencipta lagu tidak mendapatkan haknya,” ujar Sarmuji.

Sarmuji mengatakan perlunya sistem pengaturan yang transparan, berkeadilan, serta memudahkan semua pihak. Ia juga menekankan pentingnya keseimbangan agar keberadaan aturan tidak menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha.

“Kami ingin agar dunia usaha tidak merasa terbebani. Justru sistem yang sederhana dan jelas akan membuat mereka lebih taat sekaligus memastikan pencipta lagu mendapatkan haknya,” kata Sarmuji.

Ketua Umum VISI Armand Maulana menekankan pihaknya memilih fokus pada reformasi sistem dan percepatan digitalisasi pengelolaan royalti. Vokalis band Gigi itu juga mengatakan wacana pembentukan lembaga baru khusus untuk konser, tidak akan menyelesaikan masalah.

“Dengan teknologi saat ini, sangat mungkin dibuat sistem digital yang akurat dan transparan. Akar masalahnya bukan di izin, tapi di ketidaktepatan dan ketidaktransparanan distribusi royalti,” kata Armand.

Wakil Ketua Umum VISI, Ariel, turut menegaskan bahwa perjuangan mereka bukan untuk memihak satu kelompok. Namun, memperjuangkan keseimbangan hak antara pencipta, penyanyi, dan penyelenggara acara.

“Kita ingin sistem yang adil dan transparan untuk semua pelaku musik. Kalau sistemnya jelas, semua pihak diuntungkan,” ujar vokalis band NOAH itu. {}