Loading Now

Ini Solusi Ahmed Zaki Iskandar Tangani Persoalan Lapangan Kerja di DKI Jakarta

Ini Solusi Ahmed Zaki Iskandar Tangani Persoalan Lapangan Kerja di DKI Jakarta

Ketua DPD I Partai Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar menaruh perhatian penuh terhadap isu ketenagakerjaan di DKI Jakarta. Menurutnya, sebagai kota metropolitan, DKI Jakarta harus mampu menyediakan harapan hidup bagi masyarakatnya, termasuk dalam soal mata pencaharian.

Selama dua periode memimpin Kabupaten Tangerang di periode 2013 hingga 2023, Ahmed Zaki Iskandar memiliki pengalaman dan kapasitas dalam menangani persoalan angkatan kerja terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan.

“Tercatat, dari tahun 2013 jumlah angkatan kerja yang bekerja di Kabupaten Tangerang sebanyak 1,28 juta orang dan terus meningkat hingga 1,82 juta orang di tahun 2023,” ungkap Ahmed Zaki Iskandar kepada redaksi Golkarpedia.

Data ini selaras dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Tangerang yang dipimpin Ahmed Zaki Iskandar. Ketika memimpin Kabupaten Tangerang, ia berhasil mendatangkan investasi hingga kebijakan lain yang pro terhadap keberadaan para pencari kerja.

Selain masif mendatangkan investasi dan membangun unit usaha baru untuk masyarakat, setidaknya terdapat 4 jurus Ahmed Zaki Iskandar dalam menjaga keseimbangan antara angkatan kerja dengan ketersediaan lapangan pekerjaan di Kabupaten Tangerang.

“Pertama adalah dengan membangun BLK (Balai Latihan Kerja). Kabupaten Tangerang itu daerah industri, tapi akan sia-sia kalau daerah tidak menyediakan angkatan kerja berkualitas. Keberadaan BLK ini demi menciptakan angkatan kerja terampil yang siap bekerja di sektor industri,” dikatakan pria lulusan Victoria University Australia ini.

Kebijakan kedua adalah larangan otomatisasi. Ahmed Zaki Iskandar tak anti otomatisasi apalagi digitalisasi, tetapi untuk sektor-sektor tertentu yang masih perlu pelibatan tenaga manusia, ia akan lebih memilih menggunakan tenaga kerja manusia daripada melakukan otomatisasi.

“Komitmen ini saya tunjukkan dengan melarang developer kota mandiri menggunakan sapu jalan otomatis agar lapangan kerja untuk publik tetap tersedia. Kalau pekerjaan sebagai penyapu jalanan harus digantikan oleh mesin, saya berpikir, bisa banyak kesempatan kerja lain yang hilang, karenanya butuh keberpihakan pemerintah untuk melakukan terobosan kebijakan seperti ini,” dijelaskannya lagi.

Hal selanjutnya yang dilakukan oleh Ahmed Zaki Iskandar untuk menjaga keseimbangan lapangan kerja dan ketersediaan angkatan kerja adalah membuka banyak kawasan wisata di Kabupaten Tangerang. Zaki Iskandar yang maju Caleg Partai Golkar DPR RI dari Dapil DKI Jakarta III ini berpendapat, bahwa sektor pariwisata patut menjadi perhatian, sebab memunculkan efek domino pertumbuhan ekonomi di satu daerah.

“Bayangkan, tidak hanya pengelola pariwisata tetapi UMKM, PKL, IKM, kemudian pelaku bisnis hotel dan restoran juga bisa mendapat keuntungan dari sektor ini apabila digarap serius. Banyak potensi wisata yang pernah kita kembangkan, seperti mangrove urban aquaculture dan Pantai Aloha di Tangerang,” tutur Wakil Bendahara Umum Ormas MKGR ini.

Keempat, formulasi yang dijalankan Ahmed Zaki Iskandar pada upayanya membuka lapangan pekerjaan adalah dengan membuka peluang UMKM untuk ekspor. Ia berpendapat banyak UMKM yang memiliki produk berkualitas ekspor, tetapi mereka butuh bimbingan dan urun tangan pemerintah untuk membesarkan unit usaha yang dimiliki.

“Di DKI Jakarta saya kira banyak UMKM berkualitas ekspor, produk olahan hasil recycle yang menjadi karya kerajinan tangan juga bisa tembus pasar ekspor. Asal pemerintah turun tangan, bantu mereka dari persoalan peningkatan kualitas produk, pemasaran hingga branding produk. Saya kira ini bisa berjalan di Jakarta,” pungkas Ahmed Zaki Iskandar.

Dengan keempat formulasi Ahmed Zaki Iskandar untuk menjaga keseimbangan angkatan kerja dan lapangan kerja, output yang diraih Kabupaten Tangerang pun positif. Ada data penurunan jumlah masyarakat yang belum bekerja. Sejak tahun 2013, tercatat 173.798 orang belum memiliki pekerjaan di Kabupaten Tangerang dan menurun menjadi 155.846 orang yang belum bekerja di tahun 2022. {politiknesia}