Hindari Politisasi, Bambang Patijaya Minta Polemik Tambang Nikel Fokus pada Solusi

Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, meminta polemik aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, tak dijadikan komoditas politik. Bambang mengingatkan agar isu lingkungan yang menjadi sorotan di Raja Ampat tidak dijadikan alat kepentingan politik sesaat.

Pemerintah, menurutnya, harus tetap fokus pada upaya menjaga keberlanjutan lingkungan, memberikan perlindungan kepada masyarakat, dan memastikan bahwa seluruh aktivitas industri berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

“Kita tidak boleh membiarkan isu ini menjadi liar atau menjadi komoditas politik. Fokus kita adalah memastikan bahwa lingkungan tetap terjaga, masyarakat mendapat keadilan, dan proses industri berjalan sesuai koridor hukum,” kata Bambang dalam siaran persnya, Senin (9/6/2025), dikutip dari Golkarpedia.

Bambang meminta agar penanganan polemik tambang nikel di Raja Ampat dilakukan secara terukur dan obyektif.  Dia mengimbau Menteri di Kabinet Merah Putih untuk mengedepankan kerja sinergis dan kolaboratif antar sektor, bukan justru tampil ke publik untuk mencari panggung politik.

“Yang dibutuhkan sekarang adalah langkah konkret yang bersifat solutif, bukan aktivitas yang justru menambah kegaduhan. Setiap pernyataan dan langkah simbolik yang tidak menyentuh substansi hanya akan memperkeruh suasana dan memperburuk citra Raja Ampat di mata publik,” ujar Bambang.

Menurut Bambang, hingga kini situasi di lapangan masih dalam tahap verifikasi dan objektif. Oleh karena itu, semua pihak diminta untuk menahan diri dan tidak membentuk opini prematur yang bisa memperdalam persepsi negatif terhadap kawasan yang dikenal sebagai salah satu ikon ekowisata Indonesia tersebut.

“Polemik ini belum selesai. Maka, mari kita tempatkan masalah ini secara proporsional dan diselesaikan melalui mekanisme yang akuntabel, bukan narasi yang emosional,” ungkap Bambang.

Bambang juga mengapresiasi langkah Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang telah meninjau langsung operasional tambang dan memutuskan penghentian sementara.

Namun dia menegaskan bahwa kerja satu kementerian tidak cukup. Penyelesaian yang komprehensif memerlukan kerja sama lintas kementerian, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan di wilayah Papua Barat Daya.

“Pemerintah harus hadir sebagai satu kesatuan yang solid. Jangan tampil seolah jalan sendiri-sendiri. Kita butuh kerja kolektif dengan pendekatan teknokratis, berbasis pada data, fakta lapangan, dan analisa yang kredibel,” ucap Bambang. {}