Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud Larang Kegiatan di Hotel Demi Efisiensi Anggaran Daerah
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim mengambil langkah tegas untuk menghemat anggaran. Menghadapi ancaman pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, semua kegiatan seperti rapat dan pelatihan kini dilarang digelar di hotel.
Seluruh kegiatan resmi dialihkan dan wajib dilaksanakan di kantor-kantor organisasi perangkat daerah (OPD). Kebijakan ini diambil sebagai langkah efisiensi di tengah tekanan fiskal yang dialami daerah.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud menegaskan langkah ini bukan kebijakan sementara. Menurutnya, strategi ini sudah ia jalankan sejak awal masa kepemimpinannya untuk memaksimalkan fasilitas internal.
Gubernur Rudy mengakui keputusan ini berdampak langsung pada menurunnya tingkat hunian atau okupansi hotel di daerah. Namun, ia menyebut ini adalah langkah realistis yang harus diambil.
Ia membandingkan kondisi saat ini dengan kebiasaan lama yang boros. Dulu, kegiatan di hotel hampir digelar setiap minggu, namun kini dipangkas habis-habisan. “Dulu hampir tiap minggu ada kegiatan, sekarang jangankan tiap bulan, tiga bulan pun belum tentu ada,” bebernya.
