Firman Soebagyo Serap Aspirasi Petani Garam Pati dan Rembang: Modernisasi Kunci Hadapi Impor Australia
Dalam kunjungan reses di Dapil Jawa Tengah III, Kabupaten Pati dan Rembang, dua daerah yang dikenal sebagai produsen garam terbesar kedua di Indonesia setelah Madura, Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menyerap langsung aspirasi para petani garam yang mengeluhkan tekanan harga akibat membanjirnya garam impor di pasar domestik.
“Persoalan garam ini tidak boleh kita lihat hanya dari sisi harga di pasar. Kita harus bedah dari hulu sampai hilir, dari proses produksi, kualitas, distribusi, sampai kebijakan tata niaganya. Kalau tidak komprehensif, solusi kita akan tambal sulam dan petani tetap menjadi pihak yang paling dirugikan,” ujar Firman.
Ia menjelaskan bahwa garam Australia bisa lebih murah bukan semata-mata karena faktor perdagangan, melainkan karena struktur produksinya memang lebih efisien dan modern. Teknologi yang digunakan memungkinkan proses berjalan lebih cepat, terukur, dan minim pemborosan.
“Australia sudah lama menerapkan sistem produksi berbasis teknologi dan industrialisasi. Mereka menggunakan kolam-kolam besar yang dirancang secara ilmiah, sistem penguapan yang terkontrol, hingga manajemen pasca-panen yang efisien. Dengan cara itu, biaya produksi bisa ditekan, kualitas terjaga, dan kontinuitas pasokan terjamin. Inilah yang membuat harga mereka kompetitif,” tegasnya.
Selain teknologi, Firman yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini juga menyoroti faktor alam yang turut berpengaruh besar terhadap produktivitas. Curah hujan yang rendah dan intensitas sinar matahari yang tinggi sepanjang tahun menjadi keuntungan komparatif bagi Australia.
“Kalau kita bandingkan, kondisi alam mereka memang lebih stabil untuk produksi garam. Intensitas matahari tinggi dan curah hujan rendah membuat proses penguapan lebih optimal. Sementara di Indonesia, terutama di Pantura, ketika musim hujan datang, produksi langsung terganggu. Ini faktor objektif yang harus kita akui,” jelas politisi senior Partai Golkar tersebut.
Ia juga menekankan bahwa skala produksi Australia jauh lebih besar dan terintegrasi, sehingga biaya per unit menjadi lebih rendah.
“Produksi dalam skala besar memungkinkan efisiensi yang signifikan. Biaya per kilogram menjadi lebih murah karena overhead terbagi dalam volume besar. Sementara di kita, mayoritas petani masih skala kecil dan tersebar, sehingga sulit mencapai efisiensi maksimal,” ungkapnya.
Di sisi lain, legislator asal Pati Jawa Tengah ini tidak menampik berbagai kelemahan struktural dalam produksi garam nasional. Ia menilai ketergantungan tinggi pada cuaca membuat produksi sering tidak stabil dan berdampak pada fluktuasi harga.
“Produksi garam kita sangat seasonal, tergantung musim dan cuaca. Ketika cuaca mendukung, panen melimpah dan harga bisa jatuh. Saat musim hujan, produksi turun drastis dan pasokan berkurang. Pola seperti ini tidak sehat bagi keberlanjutan usaha petani,” katanya. Dikutip dari Golkarpedia.
Ia juga menyoroti penggunaan teknologi tradisional yang masih dominan di kalangan petani garam, sehingga produktivitas dan kualitas belum optimal.
“Banyak petani kita masih menggunakan metode konvensional dengan keterbatasan sarana dan prasarana. Kita tidak bisa menuntut kualitas tinggi kalau teknologi yang digunakan belum diperbarui. Negara harus hadir membawa modernisasi, bukan hanya regulasi,” tegas Firman yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI.
Menurutnya, persoalan kualitas menjadi tantangan serius karena industri membutuhkan standar tertentu yang konsisten. Ketika kualitas garam lokal belum stabil, industri cenderung memilih impor.
“Industri membutuhkan garam dengan spesifikasi tertentu, terutama untuk kebutuhan pangan dan industri kimia. Kalau kualitas kita belum memenuhi standar itu secara konsisten, maka industri akan mencari alternatif. Ini bukan soal keberpihakan, tetapi soal kebutuhan produksi mereka,” ujarnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Firman mendorong percepatan modernisasi produksi, termasuk pemanfaatan teknologi energi surya dan sistem pengolahan yang lebih baik.
“Kita harus berani berinvestasi dalam modernisasi. Penggunaan teknologi seperti geomembran, sistem penguapan berbasis panel surya, hingga peningkatan fasilitas pencucian dan pengeringan harus diperluas. Tanpa lompatan teknologi, kita akan terus tertinggal,” tandasnya.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan agar mampu beradaptasi dengan teknologi baru.
“Modernisasi tidak cukup hanya dengan alat. Petani harus dibekali pengetahuan dan keterampilan. Pelatihan teknis, manajemen usaha, hingga pemahaman standar kualitas harus menjadi bagian dari program pemerintah,” katanya.
Dari sisi kebijakan, Firman meminta pemerintah memberikan dukungan konkret melalui subsidi yang tepat sasaran, akses kredit untuk penguatan infrastruktur tambak, serta pengawasan mutu produksi secara konsisten.
“Kalau kita ingin mengurangi ketergantungan impor, maka kebijakan afirmatif harus nyata. Subsidi, kredit berbunga rendah, dan pengawasan kualitas harus berjalan beriringan. Jangan sampai petani dibiarkan berjuang sendiri menghadapi persaingan global,” tegasnya.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk mandiri dalam produksi garam, asalkan ada keberanian melakukan reformasi menyeluruh.
“Kita punya garis pantai panjang, lahan luas, dan tenaga kerja yang kuat. Yang kita butuhkan adalah keberpihakan kebijakan dan konsistensi eksekusi. Target kita jelas: produksi naik, kualitas terjamin, petani sejahtera, dan ketergantungan impor berkurang secara bertahap,” pungkas Firman.
