Anggota Komisi VII DPR RI Gandung Pardiman Ingatkan Pemerintah: Selat Hormuz Terganggu, Harga Energi Bisa Melambung
Eskalasi konflik geopolitik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah memicu kekhawatiran serius di tingkat legislatif. Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Gandung Pardiman, mendesak pemerintah untuk segera menyiapkan langkah mitigasi guna menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Menurut Gandung, ketegangan ini bukan sekadar masalah politik luar negeri, melainkan ancaman nyata bagi sektor energi, logistik internasional, serta rantai pasok industri dalam negeri.
Selat Hormuz: Urat Nadi Energi Dunia
Gandung memberikan perhatian khusus pada Selat Hormuz, yang merupakan jalur distribusi bagi sekitar seperlima pasokan minyak dunia. Gangguan di wilayah ini dipastikan akan memicu volatilitas harga energi internasional secara spontan.
“Setiap gangguan di kawasan itu dapat memicu lonjakan harga energi internasional. Kita harus ingat bahwa Selat Hormuz adalah jalur vital bagi perdagangan minyak dunia,” tegas legislator asal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tersebut.
Ancaman Bagi Industri Manufaktur
Kenaikan harga energi akan berdampak domino pada biaya produksi di berbagai sektor industri di Indonesia. Gandung menyebutkan beberapa subsektor industri pengolahan yang paling rentan terhadap fluktuasi harga energi, antara lain:
- Industri Petrokimia
- Industri Logam Dasar
- Industri Semen
- Industri Pupuk
“Kenaikan harga energi global akan berdampak langsung pada daya saing manufaktur kita. Industri-industri ini sangat sensitif karena energi adalah komponen biaya produksi utama mereka,” ungkapnya.
Strategi Ekspor dan Rantai Pasok
Selain masalah energi, kenaikan biaya logistik akibat gangguan jalur perdagangan internasional juga mengancam kinerja ekspor Indonesia. Stabilitas ekonomi global dan permintaan pasar internasional selama ini menjadi motor penggerak ekspor manufaktur tanah air.
Gandung menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya koordinasi strategis antara DPR dan Pemerintah. “Kita harus pikirkan langkah strategis bersama. Jangan sampai eskalasi yang terus meningkat ini melumpuhkan kinerja industri nasional kita,” pungkasnya. []