Nurul Arifin Pertanyakan Asal Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Prabowo
Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin mempertanyakan asal alokasi anggaran program makan siang gratis, yang saat ini disebut sebagai program makan bergizi gratis.
Sebagai informasi, pemerintah kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk program andalan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
“Saya mau tanyakan tentang program makan siang gratis yang dicanangkan presiden terpilih. Program ini anggarannya mau dari mana?” ujar Nurul, dalam gelaran Rapat Panja Kebijakan Belanja Pusat, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/6/2024).
Nurul mempertanyakan, apakah anggaran program makan bergizi gratis bakal dialokasikan ke kementerian atau lembaga (K/L) tertentu, atau dialokasikan berdasarkan pemanfaatannya, sehingga dijalankan oleh lintas K/L. “Apakah dana dari bansos? Ataukah dari Kemenkes? Ataukah dari Kemendikbud?” katanya.
Ia pun menyoroti detail pemanfaatan anggaran dari alokasi yang telah disiapkan pemerintah untuk program pemerintahan Prabowo – Gibran itu. “Apakah anggaranya sudah mencerminkan program kebijakan makan bergizi itu? Kalau sudah, ada di kementerian mana? Atau masuk tadi yang enggak-enggak itu,” tuturnya.
Sebelumnya, Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo – Gibran Thomas Djiwandono mengatakan, detail dari pelaksanaan program makan bergizi gratis masih dipikirkan oleh pihak Prabowo – Gibran.
“Semua pertanyaan mengenai total jumlah, mengenai prosesnya seperti apa, dan sebagainya, itu yang saya bisa kita katakan sedang dipikirkan secara internal,” tutur Thomas, dalam konferensi pers bersama, Senin (24/6/2024).
Thomas yang juga merupakan keponakan Prabowo bilang, saat ini pihaknya masih mengikuti siklus pembahasan anggaran program pemerintahan mendatang yang masih dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan DPR. “Setelah siklus APBN selesai, di sana kami akan menjelaskan,” katanya.
Dengan pelaksanaan program yang masih “dipikirkan”, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun belum bisa memastikan anggaran program makan bergizi gratis bakal dialokasikan ke kementerian atau lembaga tertentu (K/L), atau justru disimpan di Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). “Jadi, nanti kami akan lihat dulu, bagaimana tim dari presiden terpilih akan menyusun program itu,” ucapnya. (sumber)
