Selamatkan UMKM dari Badai Rupiah, Maman Abdurrahman Pastikan Guyuran Subsidi Kedelai Segera Cair

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengakui pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) mulai memberikan tekanan terhadap sejumlah pelaku UMKM, terutama yang bergantung pada bahan baku impor.

“Terlepas dari apa pun, namun kita juga harus mengakui bahwa tentunya ada dampak di beberapa sektor tertentu terhadap UMKM kita,” kata Maman kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Meski demikian, Maman mengatakan pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI).

Terkait sektor yang terdampak, Maman menyoroti pelaku usaha tahu dan tempe yang mulai merasakan tekanan akibat tingginya ketergantungan terhadap impor kedelai sebagai bahan baku utama produksi.

“Sampai saat ini kalau kita lihat, yang sekarang muncul kan perajin tempe, tahu kita. Karena memang ketergantungan kita terhadap bahan baku impor kedelai memang tinggi di situ,” ujarnya.

Menghadapi kondisi tersebut, Maman mengatakan Kementerian UMKM bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, terus melakukan pemantauan dan mitigasi guna mencegah dampak yang lebih luas terhadap pelaku usaha.

“Yang terpenting kami pemerintah tidak akan tinggal diam dan akan terus melakukan mitigasi untuk mencegah dan mengantisipasi dampak-dampak yang memang bisa berdampak kepada UMKM kita,” kata dia.

Khusus untuk komoditas kedelai, pemerintah pada Selasa (9/6) mengumumkan akan memberikan subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram melalui Perum Bulog guna menjaga stabilitas harga di tengah pelemahan rupiah dan tingginya ketergantungan terhadap impor komoditas tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah pada tahap pertama akan menyalurkan subsidi untuk 250 ribu ton kedelai.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan teknis pelaksanaan subsidi kedelai tersebut masih akan dibahas bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan asosiasi pengusaha kedelai.