Tegaskan Keberpihakan pada Rakyat, Bahlil Lahadalia Tolak Usulan Kenaikan Subsidi Energi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan kepastian bagi masyarakat terkait harga energi bersubsidi. Di tengah dinamika ekonomi global yang tidak menentu, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM subsidi maupun LPG subsidi hingga akhir tahun 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil saat memberikan sambutan dalam acara Musyawarah Besar (Mubes) V Kosgoro 1957 di Hotel Merlynn Park, Jakarta Pusat, Jumat (5/6/2026).

Menjaga Daya Beli di Tengah Ketidakpastian Global Bahlil mengakui adanya berbagai desakan dan dinamika yang mengusulkan kenaikan harga energi bersubsidi. Namun, pemerintah, di bawah arahan Presiden, tetap teguh pada komitmen untuk melindungi daya beli masyarakat.

“Banyak dinamika yang meminta dinaikkan, saya katakan bahwa sudah saatnya pada saat kondisi global yang tidak menentu, kita pemerintah atas arahan Bapak Presiden, dan sekaligus sebagai kader Partai Golkar, sudah selayaknya harus berpihak betul kepada rakyat,” ujar Bahlil.

Menurut Bahlil, keputusan ini merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil agar tetap dapat beraktivitas di tengah tantangan ekonomi global.

Bongkar Praktik ‘Transfer Pricing’ di Sektor Ekspor Selain isu subsidi, dalam kesempatan yang sama, Bahlil juga menyoroti kebocoran penerimaan negara dari sektor ekspor sumber daya alam. Ia mengungkapkan temuan adanya praktik transfer pricing dan under invoicing yang dilakukan secara terencana oleh oknum perusahaan.

Bahlil mencontohkan, praktik curang ini dilakukan dengan menjual komoditas ke perusahaan afiliasi di negara lain dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga pasar.

“Harga di luar, contoh Rp10.000, dia jual dari sini ke perusahaannya di negara dekat itu cuma Rp700 atau Rp800. Akhirnya kita cuma terima pajak dari nilai dasar yang rendah,” jelas Bahlil.

Praktik ini diakui Bahlil terus dipantau dan dibenahi selama 1,5 tahun masa jabatannya sebagai Menteri ESDM. Pemerintah kini terus memperketat pengawasan melalui kebijakan ekspor satu pintu guna memastikan penerimaan negara yang lebih optimal, yang pada gilirannya dapat memperkuat ruang fiskal untuk mendukung subsidi bagi masyarakat luas.