Menteri P2MI Mukhtarudin Sinergikan Grand Design Perlindungan Pekerja Migran Bersama Bappenas

 Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) memperkuat koordinasi lintas sektor melalui audiensi strategis dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas di Kantor Bappenas, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas upaya terpadu untuk meningkatkan kualitas pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI) sekaligus memperkuat kompetensi tenaga kerja nasional guna memenuhi kebutuhan pasar kerja internasional.

Menteri P2MI Mukhtarudin hadir didampingi Sekretaris Jenderal Dwiyono, Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri Dwi Setiawan Susanto, Direktur Jenderal Penempatan Ahnas, Direktur Jenderal Pemberdayaan Fachri, serta Direktur Jenderal Pelindungan Rinardi. Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy didampingi Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Maliki serta Direktur Ketenagakerjaan Nur Hygiawati Rahayu.

Peluang Kerja Global Masih Terbuka Lebar

Dalam pertemuan tersebut, Mukhtarudin mengungkapkan bahwa berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Siskop2MI) per 25 Mei 2026, tersedia lebih dari 314.000 peluang kerja di 10 negara tujuan penempatan utama, termasuk pada sektor kesehatan.

Meski demikian, tingkat pemenuhan kebutuhan tenaga kerja tersebut masih relatif rendah. Dari total peluang yang tersedia, hanya sekitar 24 persen yang telah terisi.

“Artinya, ada gap sebesar 76 persen yang belum terisi. Ini tantangan sekaligus peluang besar. Permintaan dari luar negeri sangat tinggi, tetapi membutuhkan kompetensi khusus, baik dari segi keahlian maupun penguasaan bahasa,” ujar Mukhtarudin.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan pendidikan vokasi dan perguruan tinggi di dalam negeri dengan kebutuhan pasar kerja global.

Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, Kementerian P2MI menggandeng 12 kementerian dan lembaga yang memiliki fasilitas pelatihan dan pendidikan vokasi. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah pengembangan Migrant Center di lingkungan perguruan tinggi. Saat ini, sebanyak 12 perguruan tinggi telah meresmikan pusat layanan tersebut, sementara 15 kampus lainnya sedang mempersiapkan implementasinya.

Pada jenjang pendidikan menengah, integrasi materi terkait migrasi aman, penguasaan bahasa asing, serta keterampilan global juga mulai diperkuat melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler tanpa mengubah kurikulum utama.

Selain itu, Kementerian P2MI turut berkolaborasi dengan Kementerian Sosial melalui program Sekolah Rakyat guna membuka akses pelatihan vokasi bagi masyarakat kurang mampu agar memiliki kesempatan yang lebih besar memasuki pasar kerja internasional.

Fokus pada Perlindungan dan Pencegahan PMI Nonprosedural

Mukhtarudin menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelindungan PMI dari hulu hingga hilir menjadi salah satu prioritas utama pemerintah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Upaya tersebut juga mencakup pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Ia menyoroti masih tingginya kasus deportasi PMI dari Malaysia yang terjadi hampir setiap pekan, terutama akibat persoalan dokumen yang tidak lengkap maupun kasus hukum lainnya.

Sebagai bentuk kehadiran negara, pemerintah mengoptimalkan peran 23 Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) serta fasilitas shelter deportan di wilayah perbatasan seperti Nunukan, Batam, dan Pontianak. Fasilitas tersebut difungsikan untuk proses pemulangan, pembinaan, serta pendampingan pekerja migran yang kembali ke tanah air.

Quick Win SMK Global Siapkan Talenta Siap Kerja

Pada aspek pemberdayaan ekonomi, program Desa Migran Emas kini telah menjangkau sekitar 669 desa di berbagai wilayah Indonesia. Program ini berfokus pada peningkatan literasi keuangan bagi pekerja migran dan keluarganya agar remitansi yang diperoleh dapat dimanfaatkan sebagai investasi produktif.

Bagi purnapekerja migran, pemerintah juga menggandeng Kementerian UMKM dan Kementerian Perdagangan dalam penyediaan pelatihan kewirausahaan berkelanjutan.

Dalam kesempatan yang sama, Mukhtarudin memaparkan program Quick Win SMK Global yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Program tersebut mengusung konsep “latih, kompeten, dan tempatkan” dengan sasaran lulusan SMK maupun masyarakat umum yang ingin meningkatkan keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja internasional.

“Target awal 2026 diproyeksikan mencapai 80.000 peserta. Eksekusinya akan terus disesuaikan dengan kesiapan anggaran pemerintah,” papar Mukhtaruddin.

Ia berharap Bappenas dapat memberikan dukungan dari sisi perencanaan strategis dan penganggaran guna memperkuat implementasi berbagai program yang tengah dijalankan. Dengan dukungan tersebut, Kementerian P2MI diharapkan mampu berperan sebagai sektor utama yang tidak hanya melindungi pekerja migran, tetapi juga berkontribusi terhadap penurunan angka pengangguran nasional.

Bappenas Apresiasi Grand Design Kementerian P2MI

Menanggapi paparan tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyampaikan apresiasi terhadap rancangan besar dan peta jalan yang telah disusun Kementerian P2MI.

Menurutnya, berbagai program yang dirancang telah menunjukkan pendekatan yang komprehensif dan selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia calon pekerja migran Indonesia.

Rachmat menilai bahwa penguatan pelindungan PMI sejak pra-penempatan, selama bekerja di luar negeri, hingga pasca-penempatan merupakan langkah yang tepat dan sejalan dengan amanat konstitusi.

“Apa yang dipaparkan Pak Mukhtarudin ini sejalan dengan Pembukaan UUD 1945. Kita harus ingat bahwa setiap warga negara yang berada di luar negeri adalah duta Indonesia,”* kata Rachmat.

Ia menambahkan bahwa setiap warga negara Indonesia yang berada di luar negeri membawa citra bangsa dan negara di mata dunia. Oleh karena itu, kualitas perlindungan dan pembekalan kompetensi menjadi aspek yang sangat penting.

“Oleh karena itu, pekerja migran bukan hanya harus dilindungi, tetapi penampilan dan kapasitas mereka juga harus mencerminkan kualitas terbaik orang Indonesia,”* imbuh Rachmat.

Komitmen Dukungan Penuh dari Bappenas

Menutup pertemuan tersebut, Rachmat menyatakan kesiapan Bappenas untuk memperkuat kolaborasi dengan Kementerian P2MI, baik dari sisi perencanaan pembangunan maupun dukungan penganggaran nasional.

Menurutnya, berbagai program yang telah berjalan, mulai dari Migrant Center, integrasi pendidikan vokasi, hingga Quick Win SMK Global, memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila dijalankan secara konsisten dan terintegrasi.

“Kami dari Bappenas, dalam rangka kerja sama yang lebih baik lagi, pada prinsipnya pasti akan membantu,” ujar Rachmat.

Ia menegaskan bahwa salah satu tugas utama Bappenas adalah mendukung kementerian dan lembaga agar program pembangunan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami percaya bahwa perencanaan yang baik, jika dieksekusi dengan baik, maka manfaatnya akan dirasakan dengan baik pula oleh seluruh masyarakat,” ungkapnya.

Versi ini menggunakan gaya rilis media yang lebih formal, ringkas, dan mengedepankan nilai berita, sementara seluruh kutipan langsung tetap dipertahankan apa adanya.