Menteri ATR/BPN Nusron Wahid: Sertipikat Tanah Kunci Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Hal itu disampaikan dalam Kuliah Umum di UIN Datokarama Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (1/4/2026). Menteri Nusron mengatakan tanah tanpa sertipikat tidak memiliki nilai ekonomi optimal karena tidak dapat diakses dalam sistem keuangan formal.
Menurutnya, sertipikasi tanah melalui program PTSL adalah langkah nyata pemerintah untuk memberikan akses legal bagi masyarakat. “Kemiskinan tidak bisa hanya diatasi dengan bantuan sosial, tetapi juga melalui pemberian akses legal atas tanah. Sertipikat inilah yang menjadi modal bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya,” ujar Nusron, dikutip dari Golkarpedia.
Hingga saat ini, Kementerian ATR/BPN telah mensertipikasi 126 juta bidang tanah dari 45 juta bidang pada tahun 2017. Pemerintah masih menargetkan penyelesaian sisa 14,4 juta bidang tanah yang belum terdaftar di seluruh Indonesia untuk meminimalkan potensi konflik agraria.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron mengajak mahasiswa UIN Datokarama untuk menjadi agen perubahan yang peduli terhadap isu pertanahan.
Mahasiswa diharapkan mampu menyebarkan kesadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya legalitas aset tanah. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana, Rektor UIN Datokarama Palu Lukman S. Thahir, serta jajaran pejabat wilayah BPN Sulawesi Tengah. []