Menko Airlangga Luncurkan 8 Transformasi Budaya Kerja Nasional Hadapi Geopolitik Globa

Pemerintah meluncurkan program strategis “8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional” sebagai langkah mitigasi menghadapi dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan kebijakan ini bertujuan memperkuat etos kerja, meningkatkan produktivitas, serta mendorong budaya kerja yang adaptif dan berbasis digital.

“Perekonomian nasional tetap stabil dengan fundamental yang kokoh. Kebijakan ini diambil agar masyarakat tetap tenang dan produktif,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (31/3/2026).

Transformasi Budaya Kerja Nasional

Kebijakan ini mendorong perubahan pola kerja yang lebih efisien melalui digitalisasi dan penghematan energi.

Salah satu langkah utamanya adalah penerapan work from home (WFH) satu hari dalam seminggu, yakni setiap Jumat, bagi ASN dan didorong juga untuk sektor swasta.

Selain itu, pemerintah juga mengatur efisiensi mobilitas seperti pembatasan kendaraan dinas, pengurangan perjalanan dinas hingga 70 persen untuk luar negeri, serta mendorong penggunaan transportasi publik.

Sektor Strategis Tetap Berjalan

Meski WFH diterapkan, sejumlah sektor tetap bekerja normal, seperti layanan kesehatan, keamanan, industri, energi, transportasi, hingga keuangan.

Sementara sektor pendidikan dasar hingga menengah tetap menjalankan kegiatan tatap muka secara penuh.

Dorong Efisiensi Energi Nasional

Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk menerapkan gaya hidup hemat energi dalam aktivitas sehari-hari.

Selain itu, kebijakan car free day diperluas di berbagai daerah untuk mengurangi konsumsi energi.

Potensi Penghematan Besar

Menurut Airlangga, kebijakan ini berpotensi menghemat anggaran negara secara signifikan.

Penghematan dari WFH diperkirakan mencapai Rp6,2 triliun dari kompensasi BBM, sementara total penghematan masyarakat bisa mencapai Rp59 triliun.

Refocusing Anggaran Negara

Pemerintah juga melakukan refocusing anggaran dengan mengalihkan belanja nonprioritas ke program yang lebih produktif.

Potensi pengalihan anggaran mencapai Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun.

Dorong Kemandirian Energi

Dalam sektor energi, pemerintah menyiapkan kebijakan B50 yang mulai berlaku Juli 2026 untuk mengurangi konsumsi BBM fosil hingga 4 juta kiloliter.

Selain itu, pembelian BBM subsidi akan diatur menggunakan sistem barcode MyPertamina guna memastikan distribusi tepat sasaran.

Optimalkan Program MBG

Pemerintah juga mengoptimalkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan skema lima hari dalam seminggu.

Program ini diproyeksikan memberikan efisiensi anggaran hingga Rp20 triliun.

Ajak Masyarakat Tetap Produktif

Airlangga mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk mendukung transformasi ini.

“Kebijakan ini bagian dari transformasi menuju ekonomi yang lebih efisien, produktif, dan berdaya tahan,” tegasnya.