Dukung Menkes, Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini Minta KPK Tak Hanya Menindak Tapi Cegah Korupsi Sektor Obat

Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meneken kerja sama bersama KPK untuk membongkar dugaan korupsi di sektor kesehatan dalam mengatasi harga obat di RI mahal. Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini mendukung langkah Menkes tersebut.

“Saya mendukung langkah Menkes untuk menekan harga obat supaya harga bisa murah. Termasuk menekan peluang terjadinya korupsi dengan membuat MoU dengan KPK. Kerja sama tersebut kalau bisa tidak hanya berupa penindakan tetapi yang juga lebih penting kerja sama dibidang pencegahan,” kata Yahya kepada wartawan, Jumat (13/3/2026).

Politikus Partai Golkar ini menilai salah faktor harga obat di Indonesia masih mahal karena 90% bahan baku obat di RI masih impor, khususnya dari China dan India. Menurutnya, ketergantungan terhadap bahan baku impor sangat rentan dengan rantai pasok global.

“Jika harga dolar amerika naik maka harga bahan baku juga meningkat, sehingga berdampak terhadap harga obat di dalam negeri. Seperti sekarang, dengan adanya perang di Timur Tengah nilai tukar rupiah terus meningkat. Ini secara langsung akan berdampak terhadap harga bahan baku obat,” ujarnya, dikutip dari Detik.

Dorongan Bangun Industri Obat

Yahya lantas mendorong pemerintah membangun industri bahan baku obat di dalam negeri. Menurut dia, kerja sama pemerintah melalui Kemenkes dengan Kementerian Perindustrian, Kemensaintek Dikti, dan BRIN sangat diperlukan.

“Kita tidak boleh tergantung selamanya kepada bahan baku impor. Sudah saatnya dilakukan inovasi melalui riset dan pengembangan yang serius. Dan sudah saatnya ada rintisan ke arah itu. Kita harus menjadi bangsa yang mandiri di bidang obat-obatan dan bahan baku obat,” ujarnya.

“Untuk menekan harga obat juga perlu diperhatikan pajak bahan baku obat impor tidak boleh tinggi bahkan kalau perlu ditekan sekecil mungkin untuk melindungi masyarakat,” pungkasnya.

Menkes Gandeng KPK

Diketahui, Menkes Budi Gunadi Sadikin menduga mahalnya harga obat di Indonesia berkaitan dengan potensi korupsi sistemik di industri kesehatan. Dia meminta KPK membantu memeriksa persoalan tersebut.

Hal ini disampaikan Menkes Budi saat memberikan sambutan dalam acara penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan KPK terkait upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di sektor kesehatan di gedung Kemenkes, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Budi menyampaikan salah satu keluhan yang paling sering dirasakan masyarakat disebutnya adalah harga obat di Indonesia jauh lebih mahal dibandingkan negara lain, termasuk Malaysia.

“Yang mungkin paling banyak dirasakan masyarakat ya harga obat mahal. Kita sama Malaysia itu bedanya bisa lebih mahal 3 kali sampai 5 kali,” kata Budi dalam sambutannya seperti dikutip detikHealth. []