Sekjen Golkar M. Sarmuji: OTT Marak, Saatnya Refleksi Kenapa Korupsi Terus Terjadi

Fenomena beruntun Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dalam sepekan terakhir memicu keprihatinan mendalam. Partai Golkar menilai maraknya penangkapan ini harus menjadi momentum refleksi besar bagi sistem politik di Indonesia.

Refleksi di Tengah Badai OTT

Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M. Sarmuji, menyatakan bahwa frekuensi OTT yang tinggi menunjukkan adanya masalah mendasar yang belum terselesaikan. Dalam kurun waktu satu minggu di awal Maret 2026, KPK diketahui telah menangkap dua bupati.

“Kita harus merefleksikan kenapa kok OTT itu banyak. Kenapa praktik korupsi itu masih sering terjadi,” ujar Sarmuji di Kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Sarmuji menegaskan harapannya agar praktik korupsi dapat benar-benar dihilangkan dari nadi pemerintahan. Ia berharap ke depan tidak ada lagi berita tentang penangkapan pejabat publik secara berkala yang mencederai kepercayaan rakyat.

Akar Masalah: Biaya Politik yang “Mencekik”

Lebih jauh, Sarmuji menyoroti faktor sistemik yang diduga menjadi pendorong utama para politisi terjebak dalam praktik lancung. Ia melihat adanya korelasi antara tingginya biaya kontestasi politik dengan kerentanan terhadap korupsi.

“Kalau itu yang terjadi di politisi, mungkin politik kita terlalu mahal. Pilkada kita terlalu mahal,” ungkapnya. Pandangan ini mengisyaratkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap regulasi pemilihan kepala daerah agar tidak menciptakan beban finansial yang berujung pada penyalahgunaan wewenang untuk “balik modal”.

Kasus Bupati Pekalongan sebagai Alarm

Pernyataan Sarmuji ini muncul tak lama setelah KPK melakukan OTT terhadap Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, pada Selasa (3/3/2026) dini hari. Fadia, yang merupakan kader Partai Golkar, diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan.

Dalam perkara tersebut, Fadia diduga menginisiasi pendirian perusahaan keluarga, PT Raja Nusantara Berjaya (RNB), untuk memenangkan proyek di lingkungan pemerintahannya. Keuntungan miliaran rupiah dari praktik ini disinyalir mengalir kembali ke lingkaran keluarganya.

Kasus ini menjadi pukulan sekaligus alarm keras bagi partai berlambang pohon beringin tersebut untuk memperketat pengawasan internal dan terus mendorong perbaikan sistem politik nasional yang lebih bersih dan efisien. []