Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Sarmuji Ingatkan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa: Jangan Asyik Sendiri, APBN Terancam Subsidi Energi

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji meminta pemerintah untuk segera melakukan langkah mitigasi fiskal menyusul lonjakan harga minyak dunia dan penguatan dolar AS di tengah memanasnya konflik Amerika Serikat–Israel dengan Iran.

Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah tersebut telah mendorong harga minyak dunia menembus di atas 100 dolar AS per barel pada Minggu (8/3/26).

Namun, pada hari ini harga minyak mentah AS tercatat turun 6,19 persen menjadi 85,27 per barel dolar AS. Sementara minyak mentah Brent yang menjadi acuan global melemah 4,6% ke posisi 88,43 dolar AS per barel.

Selain itu, tekanan global juga tercermin dari penguatan dolar AS yang membuat nilai tukar rupiah menembus level Rp17.000 per dolar AS pada awal perdagangan Senin (9/3/26).

Menurut Sarmuji, kombinasi lonjakan harga minyak dunia dan penguatan dolar AS berpotensi memberikan tekanan besar terhadap APBN, terutama pada pos subsidi energi yang sangat sensitif terhadap fluktuasi harga minyak dan nilai tukar.

“Lonjakan harga minyak dunia di atas 100 dolar AS per barel dan penguatan dolar AS harus segera direspons secara serius oleh pemerintah. Dampaknya terhadap APBN bisa sangat signifikan, terutama pada beban subsidi energi,” kata Sarmuji yang dikutip di Jakarta, Selasa (10/3/26).

Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa penguatan dolar AS juga membawa konsekuensi langsung terhadap posisi utang luar negeri Indonesia.

Ketika dolar AS menguat terhadap rupiah, nilai kewajiban utang yang berdenominasi dolar AS otomatis meningkat jika dihitung dalam rupiah.

“Penguatan dolar AS juga secara langsung meningkatkan beban utang luar negeri Indonesia dalam nilai rupiah. Artinya, kewajiban pembayaran pemerintah menjadi lebih besar ketika dikonversi ke rupiah,” ucapnya.

Sarmuji meminta Kementerian Keuangan segera melakukan simulasi berbagai skenario agar pemerintah dapat mengantisipasi konsekuensi fiskal yang mungkin muncul apabila kondisi global tersebut berlanjut.

“Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa harus segera melakukan simulasi dan mitigasi agar APBN kita tetap valid. Konsekuensi terhadap beban APBN pasti tinggi, terutama pada subsidi,” jelasnya.

Ia juga tekankan bahwa langkah antisipasi tersebut perlu dilakukan secara terbuka dan terkoordinasi, mengingat dampaknya sangat luas terhadap stabilitas ekonomi nasional.

“Menteri Keuangan jangan asyik dengan dunianya sendiri. Situasi seperti ini membutuhkan koordinasi yang kuat dan komunikasi yang terbuka agar pemerintah, DPR, dan publik mengetahui langkah-langkah mitigasi yang sedang disiapkan,” tegas Sarmuji.

Menurutnya, Fraksi Partai Golkar DPR RI, akan terus mencermati perkembangan situasi global yang berpotensi memengaruhi ekonomi nasional. Ia menilai kesiapan pemerintah dalam membaca risiko sejak dini sangat penting untuk menjaga ketahanan ekonomi Indonesia di tengah gejolak geopolitik global.

“Gejolak global tidak bisa kita hindari, tetapi dampaknya terhadap ekonomi nasional harus bisa kita kelola dengan baik. Karena itu langkah antisipatif harus segera dilakukan,” tutup Sarmuji