Perkuat Sinkronisasi Kebijakan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Kumpulkan Seskab Teddy dan Menkomdigi Meutya Hafid
Berita Golkar – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menggelar pertemuan koordinasi penting bersama Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Pertemuan lintas kementerian dan lembaga ini dilakukan untuk memastikan seluruh agenda prioritas pemerintah berjalan selaras, terintegrasi, dan tepat sasaran sesuai target yang telah ditetapkan oleh Presiden.
“Hari ini saya bertemu Sekretaris Kabinet Teddy dan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di Kantor Kementerian ESDM. Kami melakukan koordinasi untuk memastikan beberapa agenda prioritas berjalan selaras dan sesuai target,” ujar Bahlil dalam keterangan resminya.
Memperkuat Sinkronisasi Kebijakan
Koordinasi ini dinilai sangat strategis mengingat sektor energi dan transformasi digital merupakan dua pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional saat ini. Sinkronisasi antara ESDM dan Komdigi diperlukan untuk memastikan infrastruktur energi mendukung akselerasi digital, begitu pula sebaliknya.
Kehadiran Seskab Teddy Indra Wijaya dalam pertemuan tersebut menegaskan pentingnya pengawalan administratif dan manajerial terhadap program-program strategis agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi di lapangan.
Fokus pada Implementasi Lapangan
Meski poin-poin detail pembahasan tidak dirinci ke publik, pertemuan ini diyakini kuat berkaitan dengan percepatan Program Strategis Nasional (PSN). Hal ini mencakup dukungan regulasi yang kuat, strategi komunikasi publik yang efektif untuk mensosialisasikan kebijakan, serta percepatan eksekusi teknis di lapangan.
Sinergi antara Kementerian ESDM, Sekretariat Kabinet, dan Kementerian Komunikasi dan Digital menjadi kunci utama dalam menjaga konsistensi arah kebijakan pemerintah di tengah dinamika global dan domestik yang terus berkembang.
Diharapkan dengan adanya pertemuan rutin seperti ini, hambatan birokrasi dapat diminimalisir sehingga manfaat dari program pemerintah dapat segera dirasakan oleh masyarakat luas. []