Diskusi di Unmul, Gubernur Rudy Mas’ud Pertanyakan Profesionalisme Danantara dan Participating Interest 10 Persen
Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud menyoroti panjangnya persoalan pengelolaan BUMN, mulai dari kualitas sumber daya manusia hingga kontribusinya ke daerah. Ia mempertanyakan apakah pola lama itu akan kembali terulang dalam format baru seperti Danantara.
“Banyak BUMN kita justru menjadi beban utang bagi negara karena salah urus dan melibatkan SDM yang tidak profesional,” ujar Rudy saat diskusi pengelolaan BUMN di bawah naungan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang digelar oleh Nagara Institute dan Akbar Faisal Uncensored (AFU) di Universitas Mulawarman, Selasa (10/2/2026).
Rudy mengatakan kondisi tersebut menjadi catatan penting bagi politisi maupun aktivis yang selama ini menunggu pembenahan. Publik menaruh harapan pada integritas dan perbaikan kinerja perusahaan negara.
“Apakah Danantara yang nanti membawahi BUMN-BUMN besar ini akan dikelola dengan cara yang sama, ini yang menjadi pertanyaan kita bersama,” katanya, dikutip dari Golkarpedia.
Rudy menilai kekayaan alam yang dikelola di Kalimantan Timur luar biasa besar. Namun manfaat yang kembali ke daerah dinilai belum menunjukkan keadilan.
“Saya menyesalkan kenapa migas kita yang ada di sini bisa diberikan pengelolaannya kepada perusahaan asing,” tuturnya.
Rudy menyinggung adanya operator luar negeri dengan cadangan sangat besar dan produksi tinggi. Bahkan dalam beberapa tahun ke depan angkanya diproyeksikan terus meningkat tajam. Menurutnya dengan potensi sebesar itu, semestinya dampaknya terasa kuat bagi ekonomi daerah. Apalagi berbagai fasilitas penunjang berada di daratan Kaltim.
“Tahun 2028 sampai 2030 nanti mereka bisa mencapai produksi 1,8 juta kubik kaki per hari dan menghasilkan kondensat sekitar 100 ribu barel per hari. Yang kita terima dari dana bagi hasil migas hanya sekitar Rp360 miliar,” sebut Rudy.
Rudy membandingkan angka tersebut dengan wilayah di Malaysia yang mampu mendapatkan puluhan triliun setiap tahun. Perbedaan itu menurutnya menjadi bahan evaluasi serius. “Ini tentu menjadi tantangan berat bagi kami di daerah,” tegasnya.
Ia menegaskan pemerintah provinsi bukan sekadar menuntut tambahan transfer pusat. Namun daerah harus diberi ruang agar mampu menutup kekurangan fiskalnya sendiri. Menurut dia, banyak kewenangan sebenarnya tercantum dalam aturan tetapi praktiknya berada di kementerian. Akibatnya provinsi sulit memanfaatkan potensi pendapatan.
“Daerah ini harus diberikan emergency exit supaya bisa mencari solusi dari keterbatasan yang ada. Setiap hari ratusan tongkang melintasi Sungai Mahakam tetapi kontribusi yang diterima Kalimantan Timur nol,” katanya.
Daerah aliran sungai, katanya, merupakan kewenangan provinsi. Namun, izin operasional berada di pusat sehingga retribusi tidak bisa ditarik. “Dampak sosial, dampak ekonomi dan kerusakan lingkungan itu yang merasakan langsung adalah daerah,” lanjutnya.
Ia menyebut beban pascatambang dan pascamigas selalu tertinggal di wilayah penghasil. Berapa pun nilai produksi, menurutnya tak akan cukup memulihkan kondisi alam. “Kita ini sebenarnya memiliki hak participating interest sebesar 10 persen sesuai ketentuan undang-undang,” jelas Rudy.
Rudy menjelaskan skema itu bisa berupa dana tunai ataupun bagian produksi. Akan tetapi, pelaksanaannya di lapangan masih menyisakan persoalan.
“Hari ini PI yang kita terima justru minus karena harus membayar pajaknya terlebih dahulu sementara pengelolaannya tidak kita ketahui,” ungkapnya.
Menurutnya transparansi menjadi kunci agar daerah bisa memahami alur penggunaan dana tersebut. Apalagi banyak kegiatan migas memanfaatkan wilayah Kaltim sebagai basis operasional. “Dengan produksi sebesar itu mestinya mampu memberi dampak signifikan bagi perekonomian masyarakat Kalimantan Timur,” pungkasnya. {}
