Idrus Marham: Percepatan Muktamar Jadi Momentum Pulihkan Marwah NU dan Kembali ke Khittah
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar yang juga kader Nahdlatul Ulama (NU), Idrus Marham, menyampaikan keprihatinan mendalam atas eskalasi polemik kepengurusan di tubuh NU. Ia menilai perdebatan yang terus menghangat justru muncul pada saat bangsa membutuhkan stabilitas dan konsolidasi penuh untuk mendukung akselerasi transformasi pembangunan yang sedang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Idrus menegaskan bahwa sebagai warga NU, ia memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan pandangan. Ia menilai konflik internal yang berkembang tidak hanya tidak produktif, tapi juga berpotensi mengganggu arah besar kontribusi NU terhadap agenda pembangunan nasional.
“Sebagai warga NU saya sangat prihatin melihat polemik yang muncul. Konflik ini terjadi justru ketika pemerintah sedang melakukan percepatan transformasi pembangunan. NU seharusnya menjadi kekuatan yang ikut mendorong akselerasi itu, bukan malah terjebak pada perdebatan yang mendegradasi kontribusi besar NU bagi bangsa,” ujarnya.
Idrus menyebut dinamika yang muncul belakangan ini bukan lagi sekadar perbedaan pandangan, melainkan telah merambah ke kepentingan praktis dan perebutan posisi. Menurutnya, hal ini menjauh dari nilai dasar para pendiri NU yang menempatkan organisasi sebagai motor perjuangan umat, bukan arena “pertarungan kepentingan”.
“Kalau kita lihat, perdebatan itu sudah masuk ke ranah kepentingan kekuasaan dan ekonomi. Selain memalukan, itu merusak nilai-nilai dasar organisasi yang dibangun dengan penuh ketulusan,” kata Idrus.
Melihat kompleksitas situasi, Idrus menilai jalan keluar yang paling realistis dan konstitusional adalah percepatan pelaksanaan muktamar. Ia menegaskan bahwa muktamar harus menjadi momentum pemulihan marwah organisasi, pengembalian NU pada khittah, serta peneguhan kembali semangat persatuan.
“Jalan keluar paling efektif adalah percepatan muktamar. Muktamar harus mengembalikan NU pada nilai dasar sejak didirikan, organisasi yang membesarkan umat, bukan organisasi yang dikuasai pihak tertentu,” jelasnya.
Idrus menegaskan bahwa NU sebagai organisasi keagamaan terbesar memiliki tanggung jawab historis dalam menjaga keteduhan sosial, memperkuat moral publik, dan memastikan kontribusi nyata bagi kemakmuran rakyat. Karena itu, pola pikir yang digunakan dalam mengelola organisasi harus kembali pada orientasi maslahat.
“NU harus tampil sebagai uswatun hasanah, organisasi yang menegakkan konstitusi dengan konsisten. Pemimpin dan pengelola organisasi harus berorientasi pada kemakmuran rakyat, bukan pada kepentingan diri atau kelompok,” tegas Idrus.
Melalui seruannya ini, Idrus Marham berharap agar seluruh pemangku kepentingan di dalam tubuh NU menahan diri, kembali pada nilai dasar, dan bersama-sama menegakkan integritas organisasi. Ia meyakini bahwa NU yang solid, stabil, dan bersih dari tarik-menarik kepentingan akan menjadi kekuatan strategis dalam merawat kebangsaan serta mendukung percepatan transformasi yang sedang dijalankan pemerintah. {golkarpedia}
