Menteri P2MI Mukhtarudin Beberkan Alasan TKI Korban Penyiksaan Belum Bisa Dipulangkan
Seorang tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia, Seni (47), diduga mengalami penganiayaan dan tak digaji selama 20 tahun.
Menteri P2MI Mukhtarudin mengatakan saat ini korban belum dapat dipulangkan lantaran kasus tersebut masih dalam proses hukum.
“Karena majikannya masih dalam proses hukum di Malaysia dan masih ada sidang-sidang, maka yang bersangkutan masih jadi saksi di Malaysia,” kata Mukhtarudin kepada wartawan, Selasa (25/11/2025).
“Jadi (korban) belum bisa dipulangkan,” sambungnya.
Namun Mukhtarudin memastikan pihaknya akan langsung memulangkan korban jika proses hukum telah selesai. Saat ini, menurut dia, pihaknya juga telah memberikan bantuan dan pendampingan hukum kepada korban.
“Nanti kalau sudah selesai proses hukum, maka yang bersangkutan akan dipulangkan ke Indonesia, yang jelas yang bersangkutan sudah dalam pendampingan dari KBRI dan lawyer serta otoritas Malaysia,” tuturnya.
Sebelumnya, Kepolisian Malaysia menangkap suami-istri bernama Azhar Mat Taib (59) dan Zuzian Mahmud (59) terkait dugaan perdagangan manusia terhadap seorang tenaga kerja Indonesia (TKI) bernama Seni (47). Keduanya disebut melakukan eksploitasi, kerja paksa, dan mengakibatkan luka serius terhadap korban.
Dilansir The Star, New Straits Times, dan Antara, Minggu (23/11/2025), Azhar dan Zuzian Mahmud dijerat Pasal 13(a) Undang-Undang Anti-Perdagangan Orang dan Anti-Penyelundupan Migran Tahun 2007 yang dibacakan bersama dengan Pasal 34 KUHP.
Polisi mengungkap pelapor kasus ini merupakan anak dari pasangan suami istri itu. Dia menyebutkan pelapor memberi tahu tentang dugaan penganiayaan terhadap Seni oleh Zuzian yang merupakan ibu tirinya.
“Pria itu diberi tahu melalui pesan teks bahwa pembantunya telah tersiram air panas ketika air panas dituangkan ke dalam mulutnya setelah dia menggunakan kecap tanpa izin,” ujar Asisten Komisaris Kepolisian Serdang, Muhamad Farid Ahmad.
Seni diduga telah bekerja lebih dari 20 tahun sebagai pekerja rumah tangga dengan jam kerja berlebihan tanpa menerima gaji dan istirahat yang cukup dari pemberi kerja. (sumber)
