Ganjar Razuni: Pancasila Harus Jadi Supra Sektor, Bukan Sekedar Elemen Pelengkap!
Pancasila sebagai ideologi bangsa dinilai belum sepenuhnya menjadi dasar pijakan dalam pembangunan nasional. Hal itu disampaikan oleh Guru Besar Filsafat Politik UNAS, Prof. Ganjar Razuni dalam diskusi publik yang digelar Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) DPP Partai Golkar, Kamis (3/7/2025), di ruang rapat Balitbang, Gedung Sudharmono DPP Partai Golkar, Jakarta.
Diskusi publik yang mengangkat tema “Ekonomi Pancasila Sebagai Landasan Membangun Kemandirian Indonesia Menuju Indonesia Emas 2045” ini dihadiri langsung oleh Ketua Balitbang DPP Partai Golkar, Prof. Yuddy Chrisnandi, dan dimoderatori oleh Indra J. Piliang. Selain Prof. Ganjar, hadir pula Prof. Bomer Pasaribu sebagai narasumber utama dalam forum tersebut.
Dalam paparannya, Prof. Ganjar menyampaikan kritik tajam terhadap cara pandang bangsa terhadap ideologi selama beberapa dekade terakhir. Menurutnya, Pancasila seringkali hanya diposisikan sebagai salah satu sektor dari rangkaian Ipoleksosbudhankam (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan), padahal seharusnya menjadi ruh dari keseluruhan sistem.
“Saya ingin mengkritik pandangan bangsa terhadap ideologi. Selama berpuluh tahun, kita mendapatkan pandangan seolah-olah ideologi satu sektor tersendiri. Bahkan disebut sejajar dengan politik, ekonomi, sosial. Padahal sesungguhnya ideologi adalah jiwa, dia adalah nyawa, ruh,” ungkap Prof. Ganjar.
Ia menilai, kesalahan mendasar bangsa ini adalah menjadikan ideologi sebagai sektor yang terpisah dan bahkan terbelakang. Padahal semestinya, ideologi menjadi pondasi utama dalam menyusun seluruh kebijakan negara, termasuk dalam bidang ekonomi, politik, hukum, dan sosial.
“Kalau ideologinya Pancasila, maka politiknya harus Pancasila, ekonominya juga harus Pancasila. Sekarang justru terlepas, bahkan pembangunan ideologi ini terlantar. Itu yang sebenarnya terjadi di bangsa ini selama puluhan tahun,” imbuh Wakil Ketua Balitbang DPP Partai Golkar ini.
Prof. Ganjar juga mengkritik pendekatan pembangunan ideologi pada masa Orde Baru. Ia menyebut bahwa meski P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) yang dicanangkan Presiden Soeharto bersifat positif, namun program itu justru berujung pada proses deideologisasi Pancasila.
“Pak Harto dengan P4, meskipun itu baik, telah menurunkan Pancasila dari tingkat philosophische grondslag atau landasan filosofis yang hanya menjadi pedoman perilaku individu. Ini merupakan kesalahpahaman implementasi,” katanya.
Ia menekankan, Pancasila seharusnya menjadi supra sektor, bukan hanya elemen pelengkap dalam struktur kebijakan negara. Seluruh produk hukum, mulai dari undang-undang hingga peraturan presiden, seharusnya mewarisi dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila.
Menanggapi kritik yang menyebut Pancasila bukan sebagai ideologi, seperti yang pernah dilontarkan oleh Rocky Gerung, Prof. Ganjar menyebut bahwa kritik itu muncul karena kegagalan implementasi, bukan karena kekosongan nilai ideologis dalam Pancasila itu sendiri.
“Jadi kalau sekarang Rocky Gerung mengkritik Pancasila bukan sebuah ideologi, mungkin dasarnya adalah itu. Bagi saya Pancasila adalah ideologi. Dalam bahasa Bung Karno, Pancasila disebut sebagai sosialisme Indonesia,” tegasnya.
Diskusi yang berlangsung intensif ini menjadi bagian dari upaya Balitbang DPP Partai Golkar untuk menggali pemikiran strategis dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045, khususnya melalui penguatan ekonomi berbasis nilai-nilai Pancasila.
Ketua Balitbang DPP Partai Golkar, Prof. Yuddy Chrisnandi, dalam sambutannya menyatakan bahwa forum ini bertujuan memperkaya wacana pembangunan nasional yang berpijak pada ideologi bangsa. Ia turut menegaskan, Partai Golkar berkomitmen mendorong Pancasila sebagai landasan utama dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. {politiknesia}
